Indonesia Memproduksi Tukang, Melanggengkan Kekuasaan

Di banyak negara berkembang, kita sering melihat pembangunan seperti lomba lari. Pemerintah ingin pertumbuhan, ingin inovasi, ingin teknologi tinggi, dan ingin bangga menunjukkan pencapaian di panggung internasional. Dengan angka-angka dan kurva statistik, pameran ini dirasa lebih ilmiah dan tanpa manipulasi. Tentu tidak ada yang salah dengan agenda-agenda tersebut. Namun, ketika ambisi hanya dibangun dari hal-hal yang tampak kasat mata —gedung tinggi, laboratorium canggih, atau angka publikasi—kita lupa bahwa pondasi masyarakat tidak berdiri di atas mesin, kabel, dan kecerdasan buatan. Ia berdiri di atas manusia, pola pikirnya, hubungan sosialnya, dan visi masa depan yang ia bayangkan bersama.

Saya teringat bagaimana John Keating, seorang guru bahasa Inggris sekolah elit dalam Dead Poet Society, mengajarkan siswanya untuk membaca puisi. Bayangkan, sebuah puisi, yang dalam masyarakat modern akan dicemooh sebagai karya imajinasi paling tidak berguna di dunia ini. Saya kutip bagaimana ia mengatakan soal puisi ini:

“We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for,"

Kutipan itu bukan sekadar pujian untuk puisi dan kesenian –dua hal yang mulai hilang dalam kehidupan sosial kita. Ini sebagai pengingat bahwa hidup manusia tidak hanya ditopang oleh hal-hal yang membuat kita “bertahan hidup,” tetapi oleh hal-hal yang membuat hidup “layak dijalani.” Keating menempatkan STEM seperti kedokteran, hukum, teknik, sebagai fondasi biologis dan struktural masyarakat. Tapi puisi, gagasan, refleksi diri, dan imajinasi —yang merupakan inti dari sosial-humaniora adalah ruang di mana manusia menemukan arah, nilai, dan makna keberadaannya. Tanpa itu semua, kemajuan hanya akan melahirkan masyarakat yang sibuk, cepat, dan efisien, tetapi kehilangan inti kemanusiaannya sendiri.

Dan justru karena gagasan semacam ini mengandung daya kritis yang dalam, kita bisa memahami mengapa beberapa tahun terakhir lembaga donor dan penyandang dana internasional, termasuk program prestisius kita LPDP, lebih banyak mengalirkan dananya ke bidang STEM. Pemerintah menyebut prioritas ini sebagai “kebutuhan strategis negara.” Tetapi siapa yang mendefinisikan “strategis”? Jika strategis hanya berarti peningkatan ekonomi (-ekonominya siapa?), maka negara sedang membangun masa depan dengan kacamata sangat sempit. Kita lupa bahwa persoalan bangsa seperti korupsi, birokrasi lamban, media yang bias, ketimpangan dan ketidaksetaraan, adalah persoalan yang tak mungkin disembuhkan oleh teknologi.

Kenapa negara lebih memilih STEM? STEM lebih “terukur.” STEM memiliki output jelas, ada kompetensi yang langsung terserap industri, dan secara politik, bidang ini relatif aman. Tidak ada risiko mahasiswa pulang dengan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kuasa, struktur sosial, atau ketidakadilan politik. Sementara itu, mahasiswa sosial-humaniora yang seharusnya bertugas mengajukan pertanyaan paling penting ini malah sering dipinggirkan. Saya ingin bilang dengan clear meskipun tidak banyak dipahami oleh professor yang menjadi Menteri atau Dirjen Kementrian Pendidikan: keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan kecanggihan teknologinya, tetapi juga kedalaman cara berpikir masyarakatnya.

Pada STEM Modernisme Bernaung

Tentu, tidak ada yang menyangkal bahwa STEM membawa keuntungan besar. Dunia kerja membutuhkan insinyur, programmer, ahli bioteknologi, analis data, dan berbagai profesi baru yang terus muncul. Negara ingin memasuki persaingan global, dan STEM adalah jalur tercepat untuk itu. Setiap teknologi baru dipandang sebagai solusi dari berbagai persoalan: kemacetan dianggap selesai dengan aplikasi transportasi, korupsi diatasi dengan digitalisasi layanan tanpa membenahi mental aparat, dan hoaks dilawan dengan algoritma otomatis seolah masalahnya bukan pada literasi publik yang lemah.

Di mata pemerintah, inilah investasi mudah dijual sebagai bukti kemajuan. Namun di balik semangat itu, kita sebenarnya sedang menyerap logika modernisme: keyakinan bahwa kehidupan sosial dapat diselesaikan melalui standarisasi teknis. Bahwa masalah manusia adalah soal efisiensi, bukan pemaknaan. STEM membuat robot-robot baru berupa manusia yang bekerja tanpa mempertanyakan pekerjaannya, hanya ada pekerjaan selesai, efektif, efisien, menerima gaji, hidup kaya dan bahagia – bahagia yang semu.

Keunggulan STEM juga tampak dari struktur pendanaan pemerintah kita pada bidang penelitian. Pendanaan riset di Indonesia cenderung memberikan hibah penelitian untuk proyek-proyek yang memiliki korelasi aman dengan politik: energi hijau, teknologi pangan, kecerdasan buatan, atau kesehatan digital. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh kebijakan nasional yang menilai hampir semua proposal riset dengan standar Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). Padahal, TKT adalah alat seleksi teknologis buatan NASA untuk menilai kelayakan vendor—bukan instrumen yang dapat menangkap kedalaman analitis riset sosial-humaniora (SSH). Namun, di Indonesia, TKT masih dijadikan salah satu ukuran keberhasilan riset, sehingga SSH dipaksa mengikuti logika yang bukan miliknya.

Akibatnya, penelitian SSH yang sifatnya analitis, semisal analisis isi media atau studi etnografi, sering dinilai “kurang matang” hanya karena tidak menghasilkan prototipe, alat, model teknologi, yang merujuk ke skala TKT itu. Ketimpangan ini juga muncul dalam laporan penggunaan anggaran: penelitian SSH yang sebagian besar dialokasikan untuk membaca dan buku, perjalanan lapangan, transkripsi, waktu berpikir yang panjang dan mendalam, justru kesulitan menyerap anggaran ratusan juta karena tidak ada alat lab yang dibeli. Dan ketika anggaran tidak terserap, kesimpulan yang muncul bukan “laporan SSH tidak cocok dengan format pendanaan STEM”, tetapi “SSH tidak bekerja maksimal karena tidak mampu menyerap anggaran.” Dengan demikian, seluruh mekanisme pendanaan, mulai dari instrumen evaluasi, cara pelaporan, hingga logika output, secara struktural lebih mendukung STEM, sementara SSH harus menyesuaikan diri pada kerangka yang tidak pernah dirancang untuknya.

Pola-pola ini memperlihatkan bias modernism dalam sistem pemerintahan kita: riset dihargai sejauh ia menghasilkan produk, paten, atau alat yang dapat diukur dampaknya. Pengetahuan yang tidak menghasilkan “output teknis” dianggap kurang berguna. Dalam logika modernisme, semua itu mempesona karena dapat distandarkan. Tetapi di balik keteraturan itu, ada bahaya besar: hilangnya kapasitas untuk bertanya, meragukan, dan mengkritik. “Apa gunanya teori?” “apa gunanya membaca novel dan puisi?” atau “untuk apa kajian media massa dan agama?” adalah pertanyaan khas masyarakat teknokratis yang terjebak dalam rasionalitas instrumental – menganggap segala sesuatu bernilai jika efektif, efisien, dan menghasilkan keuntungan.

Dengan logika ini maka STEM menjadi sekutu ideal bagi kekuasaan yang ingin memastikan masyarakat berjalan rapi seperti mesin. Tetapi justru karena itu kita perlu waspada. Ketika satu cara berpikir terlalu dominan, maka cara-cara memahami manusia yang tidak dapat distandarkan perlahan hilang. Nilai, seni, etika, imajinasi, semua dianggap “tidak produktif”. Pada titik itulah modernisme berubah dari sarana kemajuan menjadi instrumen kontrol; dan masyarakat kehilangan ruh kemanusiaannya.

Dan pola itu terus berulang hingga hari ini: Indonesia membangun sistem digital canggih, tetapi warganya makin mudah dimanipulasi; negara menggembar-gemborkan AI, tetapi kedisiplinan publik dan budaya bekerjanya stagnan; universitas memajang robot, tetapi gagal melahirkan warganya yang kritis. Bagi negara berkembang yang manusianya masih belum banyak berpendidikan tinggi yang kritis seperti kita, pesan ini diterima begitu saja, seakan-akan kemajuan hanya datang dari mesin baru, bukan dari transformasi kebudayaan dan penghayatan dalam nilai kemanusiaan.

SSH Menggonggongi Kekuasaan

Berbeda dari STEM yang cenderung jinak di hadapan kekuasaan, sosial-humaniora sering dianggap berisik. Mahasiswanya bertanya “mengapa,” bukan hanya “bagaimana.” Mereka mempertanyakan kebijakan, menelusuri motif kekuasaan, dan menganalisis struktur yang sering ingin disembunyikan negara. Dalam konteks politik yang sensitif, suara-suara seperti ini dianggap mengancam stabilitas. Maka tidak heran apabila riset SSH jarang masuk prioritas pendanaan, karena terlalu mudah membawa publik pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Padahal, negara yang sehat justru membutuhkan pikiran kritis untuk mencegah kesalahan yang sama terus berulang.

Di Indonesia, kita memiliki banyak profesor dan doktor sosial-humaniora, tetapi pengetahuan mereka jarang diwujudkan dalam kebijakan publik. Lihatlah bagaimana administrasi pengurusan KTP dan SIM tetap rumit dan berbelit, yang sengaja dirancang begitu agar warga menyoogok petugas. Dalam logika kekuasaan, kerumitan adalah alat kontrol. Birokrasi yang transparan akan mempersulit praktik korupsi dan nepotisme, maka ia sengaja dibiarkan kusut. Konteks serupa terlihat dalam ekonomi: ribuan sarjana ekonomi dihasilkan setiap tahun, tetapi koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia justru terpuruk. Ekonomi yang terkonsentrasi pada segelintir konglomerat jauh lebih mudah dikendalikan kekuasaan dibanding ekonomi rakyat yang merata. Ilmu ekonomi di kampus berjalan, tetapi arah ekonomi politiknya dikunci oleh kepentingan elite.

Di ranah media, ironi itu semakin gamblang. Jurusan komunikasi dan jurnalistik meluluskan ribuan mahasiswa setiap tahun, tetapi kualitas media justru jatuh dalam kubangan sensasi, hoaks, dan pemberitaan murahan yang menonjolkan konflik tanpa kedalaman investigasi. Bukan karena akademisinya tak mampu, bukan karena jurnalisnya tumpul nalarnya, melainkan karena ruang redaksi dikendalikan oleh pemilik modal yang bersekongkol dengan kekuasaan. Jurnalisme investigatif dibungkam bukan melalui sensor langsung, tetapi melalui logika rating, ancaman finansial, dan tekanan halus. Banyak jurnalis idealis akhirnya memilih antara “tunduk atau hengkang,” dan ini adalah kekalahan kolektif rakyat Indonesia. Lebih aneh lagi, jika ada jurnalis dan akademisi yang kritis pada kekuasaan, masyarakat malah menuduh mereka sebagai golongan sakit hati yang kalah pemilihan.

Puncak dari seluruh kekacauan ini adalah pembungkaman terhadap tradisi pemikiran kiri yang telah terjadi puluhan tahun lalu. Sejarah Orde Baru mengajarkan bagaimana seluruh perspektif kritis dibasmi habis-habisan. Trauma itu masih hidup hingga hari ini, menjalari setiap warga yang apatis dan aparat yang tidak populis. Kita kehilangan pisau analisis paling tajam untuk membaca ketimpangan, relasi modal-kekuasaan, dan struktur korupsi yang mengakar. Akibatnya, ketika kita membahas korupsi, kita hanya mengejar “oknum,” bukan sistem yang melahirkan peluang korupsi. Ketika membahas ketimpangan, kita hanya mengukur angka, bukan relasi kuasa. Tanpa tradisi kritis, bangsa ini seperti dokter yang takut menyentuh penyakit pasien; hanya memberi vitamin, tidak pernah melakukan operasi.

Karena itu, banyak riset sosial-humaniora berbenturan dengan kepentingan politik. Penelitian tentang ketimpangan bisa menyinggung korporasi besar; penelitian tentang media bisa membongkar kolusi pemilik modal; penelitian kebijakan publik dapat memperlihatkan kegagalan pemerintah. Akibatnya, akademisi terjebak antara kebutuhan untuk kritis dan risiko dibungkam. Banyak dari mereka akhirnya memilih topik “aman” agar dapat terus memperoleh hibah, beasiswa, atau akses penelitian. Dalam lanskap seperti ini, negara tidak perlu mengeluarkan statemen “jangan kritis”, cukup dengan berkata “masa depan ada di STEM,” “STEM adalah jalan keluar dari kemiskinan”, dan masyarakat akan mengikuti demi jaminan beasiswa, pekerjaan, dan status sosial di kemudian hari.

Dampak jangka panjang dari melemahnya SSH jauh lebih serius. Ketika disiplin ini dikesampingkan, kita kehilangan generasi pemikir yang mampu menyusun arah bangsa, membangun etika publik, mengawasi kekuasaan, dan merumuskan visi jangka panjang yang manusiawi. Kita bisa saja memiliki ribuan insinyur, programmer, ahli AI, tetapi hanya sedikit yang mampu menjawab pertanyaan mendasar: untuk siapa teknologi dibangun? Kepentingan siapa yang dilayani? Keadilan macam apa yang ingin kita tegakkan? Masa depan bangsa tidak ditentukan oleh kecanggihan mesin semata, tetapi oleh kemampuan kita memahami manusia dan merancang kehidupan bersama yang terbuka dan adil.

Dan di sinilah akar persoalan kita hari ini. Bukan pada dualisme STEM–SSH, tetapi pada keengganan kekuasaan menata fondasi sosialnya. Para pemegang kuasa nyaman dengan masyarakat yang tidak kritis, birokrasi yang ruwet, media yang patuh, dan warga yang sibuk mengejar sensasi. Saya tidak menolak STEM. Yang saya tolak adalah pembangunan teknologi di atas tanah yang korup. Saya menolak agenda-agenda yang tampak mencengangkan dan bersinar di masa depan tapi yang sesungguhnya yang terjadi adalah politisi berternak cara membangun kekayaan diri sendiri. Saya menolak mereka membangun wacana STEM vs SSH sehingga kekuasaan mereka terasa mutlak dan tidak akan pernah digugat oleh rakyatnya.

Tulisan ini telah terbit di kumparan:

https://kumparan.com/fathul-qorib-1736187483120931617/ketika-stem-diunggulkan-dan-sosial-humaniora-terdesak-ke-jurang-26Gdv3HLm4A

Read More

Pertengkaran Identitas

 

Kita membawa suatu identitas dalam tubuh, pikiran, dan darah yang akan kita bawa seumur hidup. Identitas ini sering kali menentukan bagaimana cara kita berpikir dan bertingkah laku, bahkan tak jarang menjerumuskan kita pada pandangan yang tidak dapat kita pahami sendiri. Identitas asal seperti di mana kita lahir, warna kulit, dan jenis rambut, sudah menjadikan kita istimewa sejak awal. Namun, ada identitas lain yang aneh dan mungkin tidak masuk akal: kita disatukan oleh identitas yang dipilihkan oleh orang lain. Identitas ini meliputi asal sekolah, agama, negara, hingga identitas yang tampak lucu dan menggemaskan seperti menjadi bagian dari "Army," "Swifties," atau komunitas suporter lokal seperti "Aremania," "Bonex," bahkan "Bus Mania."

Betapa banyak orang yang membentuk komunitas atas dasar persamaan yang tampaknya sepele: penghobi sepeda motor Honda Beat, mobil kuno, atau kecintaan terhadap One Piece dan drama Korea. Masing-masing komunitas ini terus membanggakan dirinya sendiri dengan semangat yang luar biasa, sembari (kadang tidak disadari) merendahkan komunitas lain yang sejenis. Misalnya pertengkaran fans bola, pertengkaran Army dan Blinks, bahkan fans Naruto dan AOT juga pernah bertengkar. Ada rasa kebanggaan yang tumbuh di satu sisi, dan rasa superioritas terhadap kelompok lain di sisi lain. Fenomena ini, meskipun terlihat kecil dan tidak signifikan, menunjukkan betapa manusia cenderung mencari dan menciptakan batas identitas.

Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih besar, kondisi ini dapat mengarah pada primordialisme hingga fanatisme. Pemuliaan terhadap identitas yang berlebihan sering kali menjadi akar kekerasan di dunia ini. Banyak konflik besar yang mencerminkan pertikaian atas dasar perbedaan identitas. Amartya Sen dalam bukunya Identitas dan Kekerasan, menggambarkan bagaimana identitas seseorang dapat memengaruhi persepsi orang lain. Dia ketika sedang berada di bandara, paspor India miliknya diperiksa oleh petugas imigrasi. Rumahnya saat itu adalah di Wisma Rektor Trinity College, Cambridge—salah satu kampus tersohor di Inggris. Petugas imigrasi tersebut bertanya dengan nada skeptis, “Apakah rektor adalah teman Anda?” Padahal, saat itu Amartya Sen menjabat sebagai Rektor Trinity College.

Pertanyaan itu menunjukkan bahwa identitas Sen sebagai orang India langsung memunculkan stereotip dalam benak petugas. Orang India diasosiasikan sebagai seseorang yang tidak mungkin tinggal di Wisma Rektor, apalagi menjadi rektor sebuah institusi bergengsi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa identitas sering kali menentukan persepsi manusia lain terhadap apa yang kita lakukan, apa yang pantas kita dapatkan, dan bagaimana kita mendapatkan sesuatu. Betapa banyak kita yang berprasangka terhadap seseorang hanya karena identitas kelahiran yang tidak dapat dipilihnya? Betapa sering kita gagal melihat manusia secara utuh, terjebak dalam pengkotakan yang dibuat oleh pikiran kita sendiri?

Dalam film ‘The Man Who Knew Infinity…”, Ramanujan yang merupakan orang miskin India, tinggal di lingkungan kumuh dan suka pergi ke Vihara, mendapatkan pencerahan luar biasa sebagai ahli matematika. Ia menjawab seluruh persoalan matematika yang belum dijawab oleh matematikawan di seluruh dunia. Kepala pegawai di kantor pos yang mengetahui kecerdasan Ramanujan, lalu mengirim surat ke Trinity College, dan sulit mendapatkan respon hingga beberapa tahun kemudian. Padahal Ramanujan adalah sosok yang sekarang diasosiasikan penerus matematikawan level dunia seperti Euler dan Gauss.

Jelas dalam kondisi tersebut, ada ketidakpercayaan di Eropa bahwa ada sosok jenius di India yang disamakan dengan Newton, Euler, dan Gauss. Bahkan seesama negara jajahan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana bisa seorang remaja tanpa pendidikan memiliki pemikiran yang cemerlang. Apalagi orang Inggris yang waktu itu bagian dari benua Eropa selalu menganggap negara timur dipenuhi kebodohan dan tidak berbudaya. Identitas ‘asia’ ini bukanlah identitas yang membanggakan waktu itu, -dan mungkin hingga asat ini- padahal kita tidak bisa memilih di mana kita akan dilahirkan.

Kembali ke Amartya Sen, ia menyoroti bahwa kekerasan di dunia ini seringkali bersumber dari cara pandang manusia terhadap identitas orang lain yang dianggap berbeda. Kekerasan ini bahkan kerap dianggap wajar, terutama jika tidak berkaitan langsung dengan identitas kita sendiri. Manusia sering kali didefinisikan melalui identitas-identitas tertentu yang memisahkan mereka dari sesamanya. Identitas semacam agama, etnisitas, atau kebangsaan, misalnya, sering digunakan untuk menyederhanakan kompleksitas individu dan dengan mudah mengelompokkan mereka ke dalam kategori tertentu yang kemudian dikaitkan dengan perilaku tertentu pula.

“Rasa keterikatan yang kuat dan eksklusif pada suatu kelompok dapat mengundang persepsi tentang jarak dan keterpisahan dari kelompok lain. Kesetiakawanan kelompok ini dapat memicu perselisihan antarkelompok” (Sen, hal. 4). Penting untuk dicatat bahwa jarak dan keterpisahan ini sering kali melahirkan sikap salah paham, yang pada akhirnya menciptakan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Ketika seseorang merasa “sangat” berbeda dari individu lain, maka simpati berkurang, dan batas moralitas sering kali kabur.

Fenomena ini juga dapat dilihat pada hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya di bumi, seperti sapi, ayam, atau kambing. Dalam ritual Idul Adha, misalnya, jutaan hewan dikurbankan sebagai bagian dari perayaan keagamaan. Kita jarang merasa bersalah atas praktik ini karena hewan-hewan tersebut telah dipisahkan dari manusia melalui hierarki yang didasarkan pada keyakinan. Tuhan, dalam keyakinan ini, dianggap menetapkan kambing dan sapi sebagai makhluk yang lebih rendah sementara manusia sebagai sosok mulia yang berhak menyembelihnya. Namun, bayangkan bahwa sapi sangat dihormati di India dan bahkan disembah layaknya tuhan.

Lalu bayangkan bagaimana manusia bisa membunuh manusia lainnya hanya karena perbedaan identitas ini; Hitler dan perang dunianya, G30SPKI, atau pembantaian massal lainnya. Memandang seseorang hanya melalui satu identitas saja adalah kesalahan besar. Contohnya, seorang Muslim yang sering dilihat oleh sebagian orang Barat sebagai ekstremis. Anggapan ini begitu mengakar sehingga seolah-olah semua Muslim pasti akan meledakkan gereja atau mal jika ada kesempatan. Hal serupa terjadi dalam konteks kesukuan. Hanya karena seseorang lahir di Indonesia bagian timur, mahasiswa berkulit hitam di Pulau Jawa kerap dipandang sebagai individu dengan pendidikan rendah, pemabuk, dan suka membuat onar.

Pandangan sempit seperti ini harus kita tolak dan kita harus membersihkan pikiran kita sendiri agar meletakkan seluruh manusia Bersama identitasnya sama tinggi dan sama rendah. Memandang manusia hanya sebagai bagian dari satu kelompok semata akan mengabaikan kompleksitas identitas yang mereka miliki. Alih-alih membedakan seorang Kristen dan seorang Muslim, mengapa kita tidak memandang bahwa mereka adalah sesama warga negara Indonesia? Bahwa mereka sama-sama Pancasilais, mahasiswa, pemuda, mungkin keduanya vegetarian, atau bahkan penggemar sastra, atau sebagai sesama warga dunia? Sesama manusia yang kalau ada invansi alien ke Bumi, dia alah sekutu kita?

Betapa indahnya jika kita mampu melihat dua individu dengan latar belakang berbeda dari sudut pandang kesamaan mereka. Identitas manusia sejatinya tidak pernah tunggal. Identitas bersifat jamak, tergantung dari sudut mana ia memandang dirinya sendiri atau dipandang oleh orang lain. Sayangnya, kecenderungan untuk menyederhanakan identitas ini justru menciptakan perpecahan di tingkat kecil, konflik di tingkat menengah, hingga peperangan di tingkat yang lebih besar.

Identitas Terberi dan Pilihan

Tulisan ini tidak bermaksud menolak bahwa manusia Indonesia memiliki satu identitas asal yang tak terelakkan, yaitu suku bangsa dan bahasa. Seorang manusia lahir di suatu tempat yang telah memiliki sistem budaya, agama, dan bahasa yang mapan, bahkan mencakup tata perilaku, cara wicara, hingga pola pikir. Semua hal yang kita lakukan kemudian sangat dipengaruhi oleh budaya tempat kita berasal. Kita diajarkan untuk tidak keluar dari budaya yang melahirkan dan mendewasakan kita, serta mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Pada satu sisi, pandangan ini benar karena budaya adalah elemen penting yang membentuk kepribadian kita. Namun, di sisi lain, pandangan ini bisa menjadi salah jika mengekang individu untuk berkembang melampaui batasan budaya tersebut.

Identitas kesukuan adalah sesuatu yang terberi—ditentukan oleh Tuhan dan melekat pada seseorang sejak ia lahir. Namun, identitas lainnya merupakan hasil pilihan individu. Menariknya, identitas terberi seperti kesukuan atau bahasa sering kali tidak menimbulkan friksi sebanyak identitas pilihan. Contohnya, peristiwa rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang beberapa tahun lalu, ketika mahasiswa Papua diteriaki dengan sebutan "monyet." Konflik tersebut tidak semata-mata dipicu oleh perbedaan identitas kesukuan antara Jawa dan Papua. Sebaliknya, akar permasalahannya lebih berkaitan dengan identitas pilihan, yaitu apakah seseorang memilih menjadi bagian dari Indonesia atau memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Identitas budaya memang penting, tetapi tidak pernah berdiri sendiri. Identitas ini selalu dipengaruhi oleh berbagai hal lain yang membentuk pemahaman dan prioritas individu. Oleh karena itu, identitas pilihan sering kali lebih berpengaruh dan berpotensi memicu konflik dibanding identitas bawaan. Sebagai contoh, dua orang yang sama-sama berasal dari Madura dapat memiliki pandangan hidup dan sikap yang sangat berbeda jika mereka berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan yang berbeda, misalnya salah satunya berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan yang lainnya dengan Syiah. Perbedaan ideologi dalam organisasi semacam ini dapat memengaruhi pandangan individu secara signifikan.

Hal ini menunjukkan bahwa identitas seseorang tidak pernah bersifat tunggal. Identitas selalu saling memengaruhi, dan identitas yang memiliki pengaruh paling kuat pada individu cenderung membawa dampak yang lebih besar dalam kehidupannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengupayakan semangat menyamakan identitas dalam "rumah dunia." Semangat ini tidak berarti menghapus perbedaan, tetapi menekankan bahwa tidak ada identitas yang harus mengorbankan identitas lain demi menonjolkan kekhususannya. Semua manusia pada dasarnya sama sebagai manusia, tanpa memandang agamanya, pilihan makanan, orientasi seksual, atau bahkan gaya rambutnya.

Read More

Dilema Informasi di Masa Pandemi

Dua tahun setelah Covid-19 berkunjung dan memastikan dirinya menjadi salah satu hantu yang mematikan, ternyata kita masih gagap menghadapinya. Kita sembrono dan menganggap semuanya akan membaik dengan cepat. New normal yang direncanakan sejak 2020 tampaknya juga gagal. Sekarang kita selalu mengimajinasikan kehidupan normal lama dengan riuhnya pasar, coffee shop, bioskop, dan berwisata tanpa takut berdesakan dengan orang lain. Di mana kesadaran akan normalitas baru? Tidak ada.

Memandang kerumitan Covid-19 ini memang membutuhkan banyak sudut pandang, dan masing-masing memiliki solusinya sendiri. Ketika kami coba mendiskusikan permasalahan ini dengan mahasiswa jurnalistik di perguruan tinggi, kesimpulan dari seluruh masalah ini adalah kegagalan informasi dari komunikator kepada khalayak, termasuk media sebagai media komunikasi dari komunikator kepada khalayak. Komunikator ini bisa jadi pemerintah, bisa juga ahli kesehatan, dan juga seluruh influencer yang memposting informasi Covid-19. Tentu saja hal semacam ini perlu dikaji, terutama dari sudut pandang informasi yang serba dilematis di media digital.

Industri informasi yang dikelola oleh media massa dan disemarakkan oleh media sosial membuat kita mengetahui setiap informasi di penjuru bumi. Sekarang kita bisa mengetahui tempat-tempat paling tersembunyi di dunia, sekaligus mengetahui peningkatan kasus Covid-19, kematian yang mengiringinya, hingga pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan chaos di mana-mana. Informasi, sebagaimana sebuah senjata bisa menjadi pelindung paling efektif dari kejahatan, sekaligus sumber kejahatan itu sendiri.

Pandemi memang membuat fisik kita ambruk. Tapi informasi yang mengerikan tentang Covid-19 membuat mental kita lumpuh. Kita menghadapi tantangan yang belum pernah dirasakan oleh manusia sebelum kita: infodemik. Infodemik merupakan wabah informasi yang membanjiri lingkungan kita, baik luring maupun daring. Media online, media sosial, aplikasi pesan instan, hingga percakapan di tempat kerja dan warung kopi, semuanya membahas isu yang sama. Semakin besar informasi menyebar, semakin kita tidak mampu menyaring informasi tersebut.

Ambiguitas Sumber Informasi

Banjir informasi Covid-19 membuat sekelompok orang menyerukan setop membaca berita. Alasannya, berita Covid-19 membuat hidup tidak tenang. Ide diet media (media detox) memang keren dan seolah-olah mampu menyelamatkan mental khalayak umum. Namun sesungguhnya, ada yang berbahaya dari kampanye meninggalkan berita Covid-19. Kita diajak untuk memanipulasi pikiran bahwa tidak ada apa-apa di luar sana. Kita menutup diri dari seluruh kabar buruk padahal kenyataan itu ada. Hal ini dapat membuat kita buta kenyataan, lalu abai terhadap protokol kesehatan.

Informasi yang ada di media massa memang tidak sepenuhnya benar, tetapi tidak membaca berita bukanlah pilihan yang bijak. Situasi apapun yang kita hadapi, media-media mainstream merupakan rujukan informasi yang paling bisa dipercaya. Kita bisa menghitung beberapa sumber informasi selain media massa, namun tingkat kepercayaan informasinya tentu akan sulit mengimbangi media. Jika jurnal ilmiah kita masukkan sebagai sumber informasi, misalnya, tentu akurat. Tetapi kemampuan jurnal ilmiah untuk update informasi dengan cepat masih kalau jauh dibanding media.

Media sosial kini juga menjadi salah satu sumber informasi utama masyarakat. Padahal dalam berbagai laporan yang diterbitkan Mafindo maupun Kominfo RI, media sosial menjadi sumber hoaks yang paling dominan. Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi chatting WhatsApps merupakan empat besar pemegang sumber informasi hoaks terbesar. Meskipun media sosial memberikan informasi secara cepat, namun akurasinya sangat buruk. Karena pemilik akun media sosial tidak memiliki pegangan moral maupun institusional untuk menyaring informasi yang hendak disebarkan.

Informasi di media sosial cenderung bebas, tanpa filter, dan tendensius. Kita harus berhati-hati terhadap informasi yang disebarkan oleh keempat media di atas. Namun sayangnya, berbagai sumber statistik menyebutkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia terus membesar. Bahkan awal tahun 2021 ini, lebih dari 60% penduduk Indonesia menjadi pengguna media sosial. Ini sebuah tantangan yang luar biasa bagi seluruh komponen masyarakat.

Cerdas Konsumsi Informasi

Sebenarnya, Kementrian Komunikasi & Informasi RI, bekerjasama dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital, dan Siber Kreasi, telah menerbitkan empat buku literasi digital. Buku ini sedikitnya berisi konsep, problematika, dan strategi yang bisa digunakan untuk memberantas buta literasi masyarakat umum. Selain pembuatan buku, saat ini Kominfo dan Siber Kreasi mengucurkan dana yang besar untuk perluasan literasi digital masyarakat. Hampir setiap hari ada kegiatan literasi digital mulai dari Jakarta hingga Papua secara daring. Kita memang masih belum dapat mengukur tingkat keberhasilannya, tapi setidaknya upaya ini sudah dilakukan.

Membangun masyarakat yang terliterasi tidak dapat dijalankan oleh satu komponen saja. Seluruh warga negara harus berpartisipasi aktif mencerdaskan dirinya sendiri. Dalam buku Digital Culture yang diterbitkan Kominfo RI, ada beberapa kecakapan yang sekarang harus dimiliki warga digital, pertama cakap paham yaitu kemampuan masyarakat untuk memahami setiap informasi yang ada di dunia digital, kedua cakap produksi yaitu masyarakat harus mampu membuat informasi di media digital yang benar dan aman, ketiga cakap distribusi, yaitu kemampuan masyarakat menyebarkan informasi yang sudah terverifikasi dan dapat dipercaya.

Keempat, cakap partisipasi, yaitu masyarakat harus mampu berpartisipasi menjaga konten positif di media digital, dan kelima cakap kolaborasi, masyarakat pada akhirnya dapat bekerja sama untuk menciptakan suatu ruang yang aman dan nyaman di media digital. Kelima kecakapan ini harus dimiliki oleh setiap orang yang mampu membuat konten dan menyebarkannya di media digital. Setiap pengguna media sosial misalnya, harus proaktif untuk menyuarakan kecakapan tersebut sehingga dia bisa mengajak, mengingatkan, hingga meluruskan jika ada konten negatif yang muncul di beranda media sosialnya.

Tentu saja, kecakapan ini tidak akan mudah disebarkan kepada seluruh pengguna platform digital. Perlu keseriusan dari masyarakat dan perlu dukungan dari pemerintah untuk menggerakkan seluruh elemen agar memiliki kecakapan yang serupa. Sekali lagi, informasi yang ada di media massa, media sosial, maupun aplikasi chatting tidak untuk ditakuti. Mari kita baca seluruh informasi dengan kecakapan baru; kecakapan komunikasi di ruang digital. Dengan demikian, terjagalah mental kita dari kepanikan akibat berita Covid-19.

Tulisan ini dimuat oleh Geotimes, link: https://geotimes.id/opini/dilema-informasi-di-masa-pandemi/ 

Read More

Sesat Paham “Stop Baca Berita Covid-19”

Virus corona yang melanda dunia membuat kita panik. Namun panik ini seharusnya tidak membuat manusia menjadi bebal. Berbagai kepanikan yang kita alami sudah cukup membahayakan. Kita masih mengingat panic buying awal tahun 2020 yang membuat kebutuhan pokok sulit dicari. Kita juga mengingat kelangkaan masker padahal masker merupakan salah satu kebutuhan primer di kala pandemi. Sekarang muncul lagi kepanikan membaca berita Covid-19, lalu menyerukan agar masyarakat berhenti membaca berita. Kepanikan terakhir ini menyesatkan dan sudah keterlaluan. Kita harus mengatasi kebebalan ini bersama-sama dengan sebuah pemahaman, bukan hujatan.

Panic attact yang dialami masyarakat Indonesia memang lebih banyak disebabkan oleh banjirnya informasi pandemi Covid-19. Kita tidak menutup kenyataan ini; media massa dan media sosial penuh dengan berita tentang kematian, oksigen habis, konflik antara masyarakat dan Satpol PP, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Namun tentu saja, media massa tidak serta merta bersalah lalu seruan berhenti membaca berita menjadi benar. Kita perlu melihat, masyarakat sebagai konsumen informasi juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk bertanggung jawab terhadap Kesehatan mental orang lain.

Tulisan ini, berkeinginan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bahwa media massa bukanlah media sosial yang sering menjadi sumber pemicu hoaks. Media sosial dikelola individu dan tidak ada penyaring informasi yang kredibel. Bahkan, media sosial bisa jadi hanya mengutip sebagian, cropping atau sharescreen pada bagian-bagian tertentu pemberitaan media. Karena itu, pikiran masyarakat akhirnya buntu, informasi meluas namun menyesatkan, dan kita begitu saja percaya dengan sebaran informasi di media sosial. Jadi, kita perlu memahami fenomena banjir informasi ini lalu menimbang keputusan apa yang tepat bagi kita.

Media Massa VS Media Sosial

Pengetahuan kita terbatas. Media massa yang melaksanakan kerja-kerja jurnalistik membuat pengetahuan kita meluas dan mendalam. Terlepas dari debat baik-buruknya media di Indonesia, kita dapat menggarisbawahi, bahwa media massa masihlah merupakan satu-satunya sumber terpercaya untuk mengetahui informasi di sekitar kita. Ada beberapa alasan mengapa kita masih harus percaya dengan media massa dibanding sumber anonym di internet maupun sumber personal di media sosial. Pertama, media massa memiliki regulasi berdasarkan undang-undang dan kode etik yang harus dipatuhi. Regulasi ini tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh media massa.

Kedua, media massa memiliki tanggung jawab moral dan finansial terhadap pembaca. Tanggung jawab moral berarti media massa harus menyajikan berita yang benar dan terpercaya, tanggung jawab finansial karena pembaca yang setia akan mampu menarik iklan ke media massa tersebut. Ketiga, jurnalis dalam bekerja selalu diikat dalam kode etik. Baik dalam tindakan sendiri-sendiri maupun kolektif, jurnalis tidak bisa lepas dari etika tersebut. Bahkan jurnalis juga diikat dalam organisasi profesi yang di dalamnya para jurnalis saling mendorong untuk mematuhi kode etik tersebut. 

Keempat, dalam proses peliputan hingga publikasi informasi, media massa diawasi oleh masyarakat luas. Khalayak yang setiap hari membaca, menonton, dan mendengarkan berita ini menjadi komunitas luas yang turut menjamin kualitas media massa. Keempat hal tersebut, ditambah dengan adanya proses ketat penyaringan informasi oleh gatekeeper -biasanya redaktur dan pimpinan redaksi yang bertanggung jawab- menjadi alasan media massa masihlah lembaga terpercaya. Ya, sekali lagi, meskipun etika jurnalistik tidak seratus persen dilakukan ketika peliputan hingga pertimbangan publikasi informasi. Namun setidaknya beberapa hal di atas patut dipertimbangkan untuk mempercayai media.

Berbeda dengan media massa, media sosial beserta seluruh aplikasi pesan instan yang sekarang kita gunakan tidak memiliki kompetensi tersebut. Media sosial dikelola oleh perorangan dan kelompok yang memiliki tendensi tertentu tanpa takut postingan itu akan dihujat. Apalagi tidak ada hukum yang mengikat secara ketat bagaimana mereka harus berbicara di ruang bebas tersebut. Jikapun ada UU ITE yang sering dianggap mengancam kebebasan berpendapat, kenyataannya tidak semua orang yang bicara kotor dan menyesatkan di media sosial akan terjangkau UU tersebut.

Kekacauan Literasi

Problem utama dari seruan ‘stop membaca berita covid-19” ini adalah karena masyarakat sulit membedakan postingan media sosial dan publikasi di media massa. Banyak sekali potongan berita di media massa, cuplikan video dari berita televisi, yang dicomot begitu saja lalu disebar melalui media sosial. Tentu, narasi yang dibangun oleh media sosial kebanyakan berbeda dengan isi berita sesungguhnya. Kondisi ini didukung oleh kemalasan masyarakat umum untuk langsung membaca atau menonton berita dari sumber utamanya. Mereka biasanya percaya begitu saja apa yang disebarkan oleh pengguna media sosial.

Media sosial di sisi lain juga menyesatkan karena munculnya echo chamber atau filter bubble. Echo chamber merupakan analogi bahwa yang bergema di ruang kosong adalah suara kita sendiri. Sedangkan filter bubble merupakan analogi bahwa kita disatukan oleh gelembung pemikiran yang sama, dan tidak menoleransi orang yang berbeda pemikiran. Artinya, ruang lingkup pertemanan kita biasanya orang-orang yang memiliki pikiran yang sama. Ini merupakan jebakan media sosial. Sudah sering kita melihat para pengguna media sosial saling memblock, unfollow, dan unfriend gara-gara berbeda pilihan politik, gara-gara tidak suka terhadap status tentang agama, bahkan karena beda klub sepak bola.

Berhenti membaca berita bukanlah sebuah solusi yang bijak. Apalagi berita ini tentang Covid-19 yang nyata-nyata sedang mengisolasi kita agar selalu berada di rumah. Informasi di media menyediakan seperangkat pengetahuan kepada kita untuk menghadapi Covid-19, sedangkan media sosial memutarbaliknya menjadi pengetahuan yang menyesatkan. Sebagaimana tanggapan banyak pegiat anti hoaks, musuh utama kita bukanlah informasi tentang Covid-19, tetapi hoaks tentang Covid-19. Karena itu, sudah waktunya masyarakat luas menyadari pentingnya memahami pesan-pesan di media, mampu memilihnya, dan menyaring setiap informasi sebelum dipercaya dan disebarluaskan.

Fathul Qorib, mantan wartawan yang sekarang menjadi staf pengajar dan peneliti media pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang.

Read More

Satu Tahun Pandemi Covid-19

Penyakit menular selalu mengerikan. Manusia normal akan selalu was-was ketika berhadapan dengan orang lain yang berkemungkinan menularkan penyakit. Maka dari itu, Covid-19 bukan sekadar virus mematikan. Covid-19 jauh lebih berbahaya karena menggerogoti nalar dan jiwa manusia. Kita diambang ketakutan setiap keluar rumah, bertemu orang, bertegur sapa. Bahkan kita ketakutan membuka pintu toko dan ATM menggunakan tangan.

Kini, satu tahun setelah Covid-19 muncul di Cina pada 31 Desember 2019, kita masih belum pulih. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menangani pandemi ini terus terjadi. Bahkan, sekarang orang-orang dengan keteledoran penuh menentang semua protokol kesehatan. Mall tetap buka, beberapa jaringan bioskop buka, taman rekreasi dan hiburan akhirnya buka setelah berbulan-bulan tanpa pemasukan, ojek online mulai jalan, bus sudah lama mengangkut penumpang.

Guna memahami kondisi ini kita bisa melihat dari sisi yang berbeda namun saling melengkapi; perkembangan pengetahuan tentang virus dan vaksin, dan perkembangan teknologi informasi yang super pesat. Keduanya membawa pengaruh besar bagi perubahan-perubahan radikal yang terjadi di dunia ini. Namun, gelombang yang membesar di abad ke 21 ini lebih banyak fokus pada teknologi. Covid-19 yang mendominasi ketakutan manusia jelas akibat ulah media yang menjadi anak emas teknologi.

Kekuatan Informasi

Jika diukur dari jumlah kematian dan infeksi yang disebabkan Covid-19, maka virus ini tentulah bukan yang terbesar. Black Death tahun 1334-1350 membunuh hampir 50 juta warga dunia. Modern plague tahun 1860 mengakibatkan 10 juta orang meninggal. Russian Flu, membunuh 1 juta orang, Spanish Flu menyebabkan 100 juta orang meninggal (tehconversation). Daftar ini masih panjang jika melibatkan beberapa pandemi yang menyebabkan kematian pada ribuan hingga ratusan ribu orang seperti Ebola, SARS, dan MERS.

Bisa kita lihat bahwa dunia tampaknya telah melupakan virus-virus tersebut dengan cepat. Pikiran dunia sudah beranak-pinak pada industri pariwisata, kekuatan militer, infrastruktur, dan real estate di seluruh negara maju. Negara miskin masih kesulitan mengapa mereka tetap miskin hingga tidak bisa mengembangkan potensi ekonomi. Di tengah optimisme dunia yang kedodoran, meledaklah sebuah virus yang dapat menyebar dengan sentuhan dan menyebar lewat udara (airbone). Dunia kaget, gagap, lalu mengeluarkan joke yang tidak lucu serta kebijakan negara yang ngawur –sebagaimana di Indonesia mulanya.

Dunia seketika mengingat masa lalu yang jauh, ketika jutaan orang mati karena Wabah Pes dan Flu Spanyol. Informasi menyebar dengan cepat. Penduduk Indonesia yang awalnya santai dan cenderung menganggap segala kondisi buruk terjadi pada negara lain; akhirnya terkejut saat tahu warga Depok tertular Covid-19 pada Maret 2020. Mulai dari sini, ketakutan menggelombang. Covid-19 menjadi tema liputan seluruh media massa lalu menjadi trending topic media sosial. Gara-gara media massa dan media sosial, panic buying terjadi. Seluruh bahan makanan habis di berbagai toko retail. Masker ditimbun, harga melangit.

Orang-orang ketakutan untuk keluar rumah. Industri bangkrut, ekonomi terhenti. Masyarakat kelas bawah menjerit kelaparan karena mereka tidak memiliki timbunan harta untuk bermanja di dalam rumah. Dan media massa masih belum menghentikan kegiatannya meskipun banyak jurnalis yang dikorbankan dengan dalih ‘masyarakat berhak mendapatkan informasi’. Media sosial menjadi corong utama untuk menyuarakan rasa putus asa, teriakan gamang, hingga permohonan bantuan dengan Twitter do Your Magic.

Media yang menjadi sumber utama informasi masyarakat menjadi tempat paling mujarab untuk menghantar ketakutan. Di sinilah media merasakan dilema; satu sisi tugas media adalah mengabarkan informasi yang penting dan layak diketahui publik, dan di sisi lain informasi tersebut menimbulkan infodemic yang berkepanjangan. Infodemic terjadi ketika sebuah informasi sudah jenuh, disebarkan secara massif dan meluas, hingga mengaburkan fakta dan opini. Orang-orang sesungguhnya kebingungan, membaca media menimbulkan chaos dalam kepalanya, namun dengan meninggalkannya mereka buta informasi.

Inilah yang sesungguhnya terjadi. Kita dapat menyebutkan bahwa penyediaan vaksin akan menimbulkan ketenagan dalam masyarakat. Namun semua itu tergantung bagaimana media massa melakukan framing terhadap berita itu sendiri. Media menjadi satu-satunya alat yang legitimatif untuk menyuarakan kebenaran. Karena media sosial tidak dapat menggantikan media massa. Media sosial, yang sisi baiknya membuat informasi jadi demokratis karena bisa disuarakan siapa aja dan diakses semura orang, tapi juga membawa sisi gelap karena ketiadaan gatekeeper yang menyortir mana informasi hoax dan mana yang kredibel.

Kekacauan informasi yang terjadi di masyarakat merupakan konsekuensi logis dari keberadaan media. Informasi menjadi satu kekuatan penentu dalam setiap gelaran politik, bisnis, hingga gerakan sosial. Khususnya media sosial, telah menjelma menjadi tuhan baru bagi kehidupan 160 juta penduduk Indonesia. Penetrasi pengguna media sosial yang mencapai 59% penduduk Indonesia ini membawa suatu budaya baru yang belum pernah kita lihat dalam sejarah. Bayangkan, generasi milenial yang sedang rebahan di kamar bisa terpengaruh dan atau memengaruhi jutaan orang melalui media sosial.

Maka jangan heran jika dunia tampak sedang tidak baik-baik saja. Media sosial mengantarkan kita pada suatu peradaban baru dimana simulasi, citra, representasi, dan branding mengalahkan realitas sesungguhnya. Terlebih mengenai Covid-19, jumlah orang yang meninggal tiba-tiba mencapai 20 ribu orang per 22 Desember 2020. Angka yang sangat buruk karena satu saja kematian sudah cukup membawa kita pada peperangan besar. Dunia belum sembuh, media sosial masih menyisakan banyak tweets dan story berbahaya yang harus diproteksi.

Happy New 2021-Covid

Pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran agar seluruh tempat wisata, hotel, dan restoran, tidak mengadakan perayaan tahun baru dengan cara mengundang banyak orang. Tahun baru langsung terasa berbeda –yang jelas tanpa gegap gempita, tanpa mobilisasi besar-besaran untuk menikmati hiburan setahun sekali. Semuanya akan sepi dan menyeramkan. Kita hanya akan melihat dari kejauhan, kembang api yang menguar di angkasa dari halaman rumah sendiri. Tanpa sorak, tanpa tawa yang menguar.

Tetapi inilah dunia yang baru. New normal dengan membawa hand sanitizer, masker, dan rajin cuci tangan, harus diberlakukan guna memutus rantai Covid-19. Manusia tidak pernah kalah dari dunia ini, sederas apapun banjir, dan seganas apapun virus. Sakit tidak bisa dihindari, mati tidak dapat ditolak. Namun sebuah usaha yang kita lakukan dapat membawa pembeda yang besar bagi masa depan generasi Indonesia. Sudah saatnya, untuk kali ini, kita benar-benar stay at home tanpa mencuri-curi keluar kota dengan dalih ‘satu tahun sekali’. 

Tahun baru 2021 jauh lebih besar dari sekadar perayaan tahunan. Ini tahun, dimana seluruh umat manusia harus berpuasa dari hura-hura. Bahagia tidak ditentukan oleh kembang api, tapi ditentukan oleh ketentraman hati karena dapat memastikan bahwa keluarga dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Semoga Tuhan menolong kita semua dengan mengangkat virus Covid-19 dari dunia. Amin!.

Fathul Qorib, Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Read More

Media Massa; Simulasi dan Parodi

Hidup adalah peperangan abadi. Apapun yang kita lakukan selalu melahirkan peperangan baru. Kita lahir dengan cara bertengkar dengan jutaan sel sperma. Menjadi anak-anak lalu remaja, kita mulai bertengkar dengan orang tua soal remot televisi, bertengkar dengan guru karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah, atau berkelahi dengan teman setelah saling ledek. Menjadi dewasa, kita dihujani berbagai tanggung jawab, bergelut dengan nasib. Menang atau kalah, pertengkaran baru selalu muncul.

Saat ini kita sedang menghadapi peperangan baru; manusia versus Covid-19, dan negara versus organisasi keagamaan. Dimana masyarakat umum berada? Mereka stay at home, kita berada di rumah menyaksikan silang sengkarut peperangan yang tak ada habisnya. Covid telah membawa sejenis peradaban baru yang mengandalkan kebersihan di atas segalanya. Bersih pangkal sehat, dan orang yang sehat di masa ini adalah orang yang bakal bertahan hidup. Perbandingan hidup dan mati saat ini amat tipis gara-gara Covid-19.

Peperangan (battle) seakan-akan terjadi di sekeliling kita tanpa kehadiran kita sama sekali. Masyarakat takut keluar rumah, tetapi mereka memenuhi pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Masyarakat melakukan tes-tes kesehatan agar terhindari dari virus, namun mereka berlalu lalang di jalanan atas nama hidup dan kebebasan. Peperangan telah, sedang, dan akan terus terjadi. Kita menjadi simulasi sempurna dari kehidupan yang bergerak dengan sendirinya. Seketika kita menjadi sadar, bahwa dunia hanya panggung sandiwara. Pagi kita menangis, malam kita tertawa karena siklus harian hanyalah parodi.

Simulasi

Guy Debord, menyebutkan dunia saat ini merupakan aksi tonton-menonton semata. Masyarakat memasuki abad society of the spectacle, semuanya adalah tontonan. Orang yang berada di panggung politik dan bisnis disebut sebagai performer, dan kita semua adalah spectator. Performer bebas melakukan apapun, memproduksi citra dengan segala cara, sementara spectator selalu pasif dan tidak memiliki kuasa –bahkan untuk berfikir mandiri. Mesin-mesin produksi yang menghasilkan barang juga menghadirkan citra kebutuhan barang tersebut dalam iklan-iklan yang menarik. Seketika, kita membutuhkan semua barang di dunia ini, tanpa mempedulikan etika dan estetika.

Tontonan menjadi kebutuhan yang pasti dalam masyarakat yang telah dipenuhi budaya konsumsi; sebuah budaya yang menghamba pada produk kapital. Baudrillard, seorang pemikir Perancis pos-modernis, menyebut semua reproduksi realitas media sebagai simulasi. Dalam panggung simulasi, spectators (kita) adalah silent majority yang enggan menanggapi, apalagi bermusuhan dengan para performers. Kita pasif, hanya memandangi televisi dan koran sebagai bentuk informasi yang pasti dan terpercaya. Sedangkan di media sosial, kita menjadi pribadi yang baru dan rela bersitegang dengan pengguna media sosial lainnya.

Media massa dan juga media sosial, telah menjadi wadah bagi sebagian besar kesalahan manusia. Pertama-tama, media menjadi ruang demokratis untuk menyuarakan setiap kemungkinan yang ada pada kehidupan; pendidikan, informasi yang bebas dan merdeka, pekerjaan, dan kesetaraan dalam sosial dan politik. Selanjutnya, media mulai merekonstruksi setiap realitas yang muncul pada tubuhnya menjadi sebuah tanda-tanda baru yang unik, kreatif, namun palsu. Ruang media massa pada tahap kedua telah menjadi sebuah asosiasi tanda yang dangkal, tidak utuh, dan anti-realitas itu sendiri.

Kepalsuan realitas ini bisa kita saksikan saat media massa menyajikan tentang bentrokan antara negara yang diwakili Tentara Nasional Indonesia bersama Polisi, versus organisasi keagamaan yang direpresentasikan sebagai Front Pembela Islam. Kita menontonnya dengan telanjang di media, bagaimana mereka bertengkar, bertarung, berperang; secara bebas dan tak terkontrol. Masyarakat yang menjadi ‘massa diam’ hanya dapat mengamati sembari ketakutan jika terjadi bentrok yang berkepanjangan. Namun apa yang sesungguhnya terjadi? Pada dunia yang simulatif, tidak ada yang pasti; gamang, ragu, dan mengkhawatirkan.

Tahap ketiga dari simulasi yang dilakukan (industri) media masa adalah mengaburkan seluruh tanda-tanda sosial-budaya itu menjadi realitas yang benar-benar baru. Awalnya media masih memberitakan negara dan FPI secara proporsional, saling beradu konsep nasionalisme, kebebasan, dan hak-hak konstitusional. Namun semakin lama, negara dan FPI mulai berhadap-hadapan; tidak peduli lagi bahwa mereka sama-sama orang Indonesia. Media, melalui kemampuannya mem-framing dan mengacaukan tanda bahasa (discourse) membentuk realitas baru; negara mewakili kaum nasionalis dan FPI mewakili kaum Islam.

Tanda-tanda semacam ini sangat berbahaya jika terus-menerus dipublikasikan media massa. Media massa harus membebaskan dirinya dari sergapan pasar yang mengerikan ini. Sejak awal mulanya, media dianggap sebagai pilar demokrasi, ia menjaga kewarasan berfikir masyarakatnya, bahkan bersama-sama sastra untuk menginspirasi pembacanya. Media dipuja sebagai pembawa perubahan. Di kampus-kampus, media massa dikaji, dianalisis, digunakan sebagai salah satu mercusuar kebenaran yang akan menjadi guide bagi orang yang tersesat.

Parodi

Seluruh proses penciptaan tanda dan wacana di media massa merupakan sebuah peperangan tiada akhir. Media massa tengah memparodikan sebuah realitas menjadi sesuatu yang lucu, menggembirakan, dan bahkan menjadi bahan canda tawa warung kopi. Kita, sebagai manusia juga sedang memparodikan kehidupan dengan cara yang aneh; lebih mempercayai media massa, mempercayai apapun yang disampaikan media, bertengkar dengan akun anonim di media sosial untuk membela sesuatu yang kita tidak tahu pasti kebenarannya. Kita sedang melucu, sedang menghilang dalam sebuah peradaban teatrikal di negara teater.

Parodi dalam budaya posmodern tidak pernah disadari oleh individu sehingga manusia cenderung terjerumus pada ambiguitas pengetahuan. Kita enggan memahami bahwa media massa sedang mengolok-olok kehidupan penontonnya sendiri dengan cara memalsukan setiap realitas. Persis seperti kita yang marah, menangis, menjerit ketakutan, saat menonton film di bioskop. Padahal kita sama-sama tahu bahwa film merupakan karya fiktif-artistik. Manusia akhirnya kehilangan hal-hal yang transendental, nilai moral dan spiritual, yang lebih dari sekadar penamaan agama tertentu.

Apalagi –tentu ini lebih mengenaskan- agama telah menjadi komoditas baru di media sosial sehingga nilai-nilai sakralitasnya merosot. Banyak orang mempelajari agamanya melalui YouTube. Dari jutaan vieo yang ada di sana, bagaimana kita memutuskan video yang mengajarkan agama secara benar? Manusia kehilangan tempat berpijak. Dimana-mana yang ada hanyalah realitas semu religiusitas. Agama, moral, kebenaran, semua telah menjadi bahan tontonan di media sosial yang menghasilkan Adsense dan perang komentar. Jika sudah seperti ini, apa yang tersisa dari kemanusiaan kita? Hilang dalam kebercandaan.

Kita harus merevolusi pikiran kita sendiri. Diet media perlu dilakukan. Literasi terhadap politik, sosial, ekonomi, dan bahkan keuangan, perlu digencarkan. Media sosial mulai harus dibatasi dan digunakan hanya untuk kepentingan sosial serta penyebaran gagasan yang konstruktif. Tentu saja ini bisa diperdebatkan, namun pilihan pertama dan radikal selalau menjadi pilihan tersulit. Saatnya kita mulai bertanya tentang pemberitaan media massa yang selalu menghadirkan konflik –lalu menghasilkan konflik lanjutan. Media massa juga harus instropeksi tentang bagaimana melaporkan fakta, menjadi melaporkan kebenaran. Media harus menghentikan leluconnya, dan khalayak akan berhenti memparodikan kehidupannya yang mengenaskan.

Penulis, Fathul Qorib, Kepala Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Read More

Memahami #IndonesiaTanpaPacaran di Twitter

Persoalan sosial yang memperlebar kesenjangan antar masyarakat tidak pernah berhenti. Indonesia seperti kapal setengah tua yang terombang-ambing di tengah badai, sementara nahkodanya tenang di anjungan sembari memberi perintah yang sulit dipahami kru dan penumpang kapal. Kapal tidak berhenti melainkan terus maju ke tengah badai. Belum selesai konflik gara-gara Pilpres 2019, West Papua, konflik RUU KPK dan PKS, ditambah konflik mengucapkan selamat Natal, banjir Jakarta, dan penolakan valentine dalam gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP)

Perlu dicatat, konflik ini rata-rata terjadi di dunia nyata tetapi kehebohannya bisa disaksikan di media sosial. Bahkan media sosial, terutama Twitter, menjadi kenyataan yang lebih real dibanding kehidupan itu sendiri. Kondisi ini persis seperti yang dijelaskan Baudrillard terkait dengan simulacrum yang disebabkan oleh media massa. Menurutnya, alih-alih media menjadi cermin dari realitas, media malah menjadi agen pengonstruksi realitas. Tidak berhenti di sana, media menciptakan realitas baru yang konsumennya bisa lebih hidup di dalamnya.

Hal inilah yang dialami gamers yang merasa kehidupan nyata tidak lebih baik dari kehidupan di dalam games. Di dunia nyata, pencapaian yang diukur oleh manusia adalah gelar pendidikan, kekayaan, pangkat dan jabatan, kecantikan dan kegagahan. Seorang gamers tidak mempedulikan hal itu semua asalkan ia bisa mencapai level tertinggi yang ditawarkan dalam games. Kehidupan nyata menjadi hampa karena minim apresiasi, sedangkan di dalam game ia bisa menjadi raja kecil yang dibanggakan kelompoknya.

Kondisi yang sama terjadi di media sosial yang penuh dengan percakapan kosong, kemarahan, kesia-siaan, pujian dan caci maki silih berganti tanpa diketahui siapa yang men-cuit-kannya. Dalam kasus Indonesia Tanpa Pacaran, yang kembali muncul gara-gara valentine yang diperingati remaja dunia setiap tanggal 14 Februari, juga terjadi konflik yang sama. Menggunakan data dari Drone Emprit Academy (DEA) kita bisa melihat Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran ini di Twitter, baik yang pro maupun kontra. Februari 2020 ini, gerakan Indonesia Tanpa Pacaran sudah di tweet sebanyak 11.032.

Jumlah tweet dan mention di Twitter berkaitan dengan Indonesia Tanpa Pacaran
sumber : Drone Emprit Academy

Moment penyebutan paling banyak adalah di tanggal 11 sebanyak 4.616 mention dan 13 Februari sebanyak 3.505 mention. Tweet, retweet, dan mention yang muncul menjelang 14 Februari ini ‘tampak’ seperti adanya sebuah gerakan terencana yang ingin mendorong dihapuskannya peringatan Valentine di Indonesia. Terlepas dari gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dan peringatana Valentine itu saleh atau jahiliah, baik atau buruk, tetapi ada upaya dari akun-akun yang mengkampanyekan ITP untuk menghapuskan perayaan Valentine.

Alasannya jelas, Hari Valentine biasanya diperingati oleh pasangan remaja untuk keluar bareng tanpa memiliki hubungan yang sah menurut aturan Islam, dan dikhawatirkan terjadi perzinahan. Sebagaimana pandangan gerakan ITP ini, perzinahan adalah awal mula kehancuran bagi remaja. Sehingga mereka mengupayakan agar valentine tidak diperingati, pacaran dihentikan, perzinahan tidak terjadi, lalu seluruh remaja hidup bahagia.

Gerakan ITP kali ini tampaknya tidak menemukan tantangan yang berarti kecuali dari satu akun @TetehUkhti yang ingin ‘speak up tentang gerakan propaganda HTI yang berkedok #IndonesiaTanpaPacaran. Bahaya buat Indonesia. Terus ada yang bilang, lu dukung pacaran? Gue tanya balik, Lu dukung HTI berkembang biak? Bantu up, akun gue kecil”. Tweet dari akun yang hanya memiliki 219 followers ini mengoleksi 140 retweet dan 9 replied. Kondisi sebenarnya menunjukkan bahwa isu ITP sudah tidak seksi dan cenderung diabaikan oleh sebagian besar warga Twitter.

Hal ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sejak didirikan pada tahun 2015. Gerakan ITP ini mendapatkan dukungan dari ribuan hingga jutaan followers yang ada di berbagai media sosial yang dimiliki oleh ITP, baik di Fanspage Facebook, Instagram, maupun anggota terdaftar melalui website. Selain itu, sentiment negatif didapatkan ITP dari berbagai pemberitaan yang mengaitkan ITP dengan sweeping dan bisnis yang berada dibalik gerakan (Tirto.id, Harjog, Magdalen.com). Tetapi tahun ini adem ayem, bahkan seolah gerakan ini sedang mati suri.

Tweet paling banyak di retweet maupun di-replied malah berasal dari seorang dokter dengan akun @GiePratamaMD. Tweetnya ‘Bebas mau Indonesia tanpa pacaran atau pakai pacaran. Yang penting tahu bahwa Nikah itu gampang , mempertahankan pernikahan itu yang susah. Isinya itu keringat, darah, dan air mata. Jangan polos-polos benget’, mendapatkan 4.969 retweet. Seringkali retweet menandakan persetujuan akan ide atau gagasan yang diangkat oleh tweet tersebut. Tweet ini dikategorisasikan sebagai sentiment positif oleh DEA, yang sebenarnya malah menolak gagasan ITP yang sering mengampanyekan nikah muda, atau ‘lebih baik nikah dari pada pacaran’.

Akun twitter yang memiliki retweet terbesar di Twitter berkaitan dengan ITP
sumber : DEA

Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa hastag ITP tidak didukung ataupun di tolak oleh banyak orang. Dalam artian, pihak pro maupun kontra tidak sebanyak tweet yang malah menggunakan hastag ITP untuk kepentingan lainnya. Misalnya akun @stephaniex775533 yang menyelenggarakan give away dalam rangka ulang tahunnya. Tweet ini menarik 268 retweet bukan karena pro atau kontra pada ITP, tetapi karena iming-iming give away. Termasuk akun @willyprilly yang mengunggah tweet berkaitan dengan seksualitas yang vulgar dan tidak berhubungan dengan ITP sama sekali.

Sebaran tweet ITP yang memiliki replied terbanyak di Twitter
sumber : DEA

Data di atas juga menunjukkan hal yang sama pada unggahan ITP. Bukannya penuh dengan komentar positif atau negatif, ITP malah digunakan sebagai lelucon bagi warga Twitter. Komentar @negativisme misalnya, menyetujui adanya ITP karena tidak ada yang mau berpacaran dengan dirinya. Hal ini hanyalah pernyataan sarkasme dan kontras dengan yang diperjuangkan oleh ITP. Karena bagi ITP, memilih tidak pacaran adalah pilihan berdasarkan ajaran agama, bukan soal ‘laku’ atau ‘tidak laku’. Akun @KatolikG juga menggunakan sarkasme dalam tweetnya, yang menyetujui ITP karena tokoh agama Katolik juga tidak menikah, apalagi pacaran.

Drone Emprit Academy juga mampu melacak suasana hati akun yang sedang melakukan aktivitas di Twitter. Dalam kasus ITP ini, DEA memotret adanya suasana hati yang bermacam-macam berkaitan dengan pro dan kontra. Potret ini berguna untuk mengetahui sebaran emosi dalam satu persoalan sehingga bisa meramalkan kondisi masyarakat di dunia nyata. Karena Twitter sebagai media sosial adalah merupakan potret –meskipun tidak 100%- dari kehidupan nyata.

Sebaran emosi yang melingkupi kebahagiaan, kemarahan, ketakutan dll
sumber : DEA

Dari data di atas terlihat, antara warganet yang bahagia dengan warganet yang merasa marah dengan adanya ITP hampir seimbang, yaitu 158 banding 151. Angka ini memiliki makna bahwa telah terjadi peperangan tak kasat mata antara dua ideology di Twitter. Pendukung ITP dan penolaknya sama-sama berjuang dengan sepenuh hati sehingga melibatkan emosi dalam setiap tweetnya. Meskipun terjadi sentiment negatif, emosi kemarahan yang juga sama besar dengan bahagia, tetapi jika dilihat secara umum diskusi berkaitan dengan ITP masih dalam tahap aman. Tidak ada anarkisme warganet yang membuat gerakan besar antara pro ataupun kontra. Dalam konteks ini, data-data DEA menunjukkan warganet sudah dewasa melihat perbedaan.

Read More

Memutus Intoleransi di Negeri (Paling) Beragama

Menjelang Natal, umat beragama di Indonesia pasti digaduhkan dengan isu-isu intoleransi. Isu ini berputar pada pelarangan pemakaian atribut Natal, pelarangan pengucapan ‘selamat Natal’ dari muslim kepada umat kristiani, bahkan sampai pada isu larangan pelaksanaan Natal. Meskipun sangat disayangkan, tetapi kondisi tersebut belum menggambarkan keseluruhan cerita intoleransi di Indonesia. Masih banyak kasus intoleransi yang tidak diketahui orang awam sehingga belum menjadi agenda penting bagi banyak kalangan untuk memutus rantai intoleransi tersebut.

Wahid Foundation yang concern di bidang penelitian toleransi beragama, mencatat adanya ratusan peristiwa intoleransi di Indonesia. Tahun 2016, misalnya ada 315 kasus intoleransi. Tahun 2017 turun sedikit menjadi 265 kasus, dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi 276 kasus. Tiga aktivitas intoleransi tertinggi adalah pemidanaan berdasarkan agama/keyakinan, penyesatan agama, dan pelarangan aktivitas. Adapun pelaku dari tindakan intoleransi tidak hanya dilakukan sekelompok orang atau individu, tetapi juga oleh negara.

Jumlah-jumlah ini mencengangkan karena warga Indonesia selalu menyuarakan persatuan di tengah kebhinnekaan. Karena itu, kondisi semacam ini sulit dipercaya tetapi benar-benar terjadi. Diperlukan langkah pasti untuk mencari solusinya sehingga siapapun yang hidup di Indonesia bisa merasakan kedamaian berdasarkan keyakinannya. Ada infrastruktur komunikasi yang dapat digunakan untuk mendamaikan kasus-kasus horizontal tersebut, yaitu media massa, dan media sosial. Kedua perangkat ini harus dimanfaatkan sehingga bisa mencegah meluasnya konflik.

Sebenarnya di media sosial sendiri sudah banyak yang meng-counter isu intoleransi dengan informasi-informasi toleransi yang menyejukkan. Tapi sebagaimana hukum sosial yang mengatakan ‘keburukan akan selalu cepat menyebar dibandingkan dengan kebaikan’, maka hal itulah yang terjadi pada kehebohan intoleransi. Masalahnya media sosial tidak ditata dengan baik, tidak terkoordinasi sehingga tidak menimbulkan efek yang besar bagi tersebarnya toleransi.

Peace Journalism

Aktivitas jurnalistik harus menjadi pioneer dalam menyebarkan gagasan toleransi. Toleransi merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak mungkin suatu negara bisa berdiri dengan pembangunan yang terus menerus jika terjadi gesekan antar masyarakatnya. Perlu dipahami bahwa toleransi harus digaungkan oleh kelompok mayoritas sehingga memiliki daya dorong ke seluruh pelosok negeri. Jika mayoritas bisa menjadi contoh yang baik di bidang toleransi maka minoritas akan dengan mudah mendukung toleransi tersebut.

Jika unsur masyarakat sudah menggaungkan toleransi, maka tugas media kemudian untuk mem-blow up nya sehingga menginternalisasi dalam kehidupan setiap individu di Indonesia. Media harus menjadi bagian dari ‘juru pendamai’ masyarakat agar tidak terjadi chaos dan mengganggu aktivitas bermasyarakat. Karena media memiliki peran penting sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya. Informasi selain dari media massa bisa dianggap hoax, spam, disinformasi, atau fake news. Mengapa demikian? Karena selain media massa, tidak ada sumber lain yang memiliki gatekeeper dengan kode etik yang teruji.

Bayangkan jika media sosial digunakan sebagai parameter kebenaran informasi, maka bisa dipastikan akan terjadi kekacauan massal. Hal itu disebabkan setiap orang yang memiliki akun dapat mempublikasikan tulisannya ke media sosial tanpa mendapatkan sortiran dari orang yang dapat dipercaya. Berbeda dengan media massa yang memiliki sistem kerja jurnalistik yang teruji ratusan tahun. Jika wartawan tidak melakukan verifikasi terhadap fakta, maka beritanya pasti cacat. Jika redaktur tidak melakukan cek silang terhadap karya wartawan maka beritanya bisa jadi menipu. Sama halnya dengan pimpinan redaksi harus mempertimbangkan berita apa yang harus dijadikan headline, dan berita apa yang harus digugurkan dari meja redaksi.

Dalam konteks inilah media massa harus bertransformasi menjadi peace journalism yang dalam setiap pemberitaannya mempertimbangkan kedamaian khalayaknya. Karena banyak penelitian yang mengaitkan berita-berita di media massa dengan peningkatan kekerasan di suatu daerah. Padahal media massa memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan dunia yang terhindar dari kepalsuan dan menyuarakan kebenaran secara terus-menerus. Kebenaran itu sendiri akan bermuara pada kedamaian sehingga jangan sampai media massa yang malah memperkeruh keadaan di masyarakat.

Peace journalism sendiri bukanlah konsep yang benar-benar baru dan ingin mengubah praktik jurnalistik yang ada di dunia. Peace journalism tetaplah jurnalistik yang sekarang ada dengan segala hiruk-pikuknya. Titik penting dari peace journalism adalah bagaimana media membuat pilihan tentang apa yang harus diberitakan dan bagaimana memberitakan informasi tersebut; tidak hanya melaporkan apapun yang dilihat oleh wartawan di lapangan. Hasil akhirnya adalah menciptakan pemahaman di masyarakat untuk menghargai perbedaan dan menanggapi perbedaan dengan penuh kedamaian.

Pilihan-pilihan ini seringkali harus membuat wartawan bekerja keras mulai dari melakukan peliputan hingga penayangan beritanya. Bentuk radikal dari peace journalism adalah media massa tidak memuat pemberitaan yang berkemungkinan menimbulkan konflik. Cara yang halus adalah dengan terus memberitakan kerjasama-kerjasama lintas golongan, lintas iman, dan lintas kebudayaan guna mengampanyekan toleransi. Cara-cara lain dapat dilakukan oleh tim redaksi berdasarkan kebutuhan termasuk mempertimbangkan peletakan halaman dalam berita cetak, jam tayang untuk televisi, dan jumlah penayangan berita di media siber.

Media Sosial

Solusi terakhir untuk memutus rantai intoleransi di Indonesia adalah dengan menyebarkan gagasan bhinneka tunggal ika melalui media sosial. Media sosial memiliki hukumnya sendiri, berbeda dengan media massa yang mengikuti undang-undang dan kode etik. Media sosial berputar bebas seperti roller coaster yang berputar-putar sampai penumpangnya muntah-muntah. Yang patut dicatat dari media sosial adalah penggunanya yang cenderung generasi milenial dan generasi alfa. Dua generasi digital inilah yang harus dipegang untuk masa depan Indonesia yang lebih toleran.

Generasi Y (milenial) dan generasi z ini masih mencari jati diri sehingga perlu diperluas aktivitas lintas iman dan kebudayaan yang dapat dijadikan referensi hidup damai di Indonesia. Jika media massa sudah mendukung peace journalism, masyarakat umum memperbanyak aktivitas toleransi secara riil, dan kampanye toleransi banyak disebar melalui media sosial maka masa depan Indonesia bisa lebih optimis. Kini tinggal bagaimana semua pihak ini saling merangkul dan berkomitmen menciptakan Indonesia bebas intoleransi, dengan komposisi kerja yang disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing.

Tentu ini tugas berat! Tidak ada yang ringan untuk membangun bangsa. Tetapi toh harus tetap diupayakan untuk menjamin anak cucu kita nanti bisa menikmati negeri Indonesia yang sejuk dan damai.

Read More

Pemuda: Puja-Puji di Era Disrupsi

Berbicara tentang pemuda dan prestasinya di tingkat dunia, kita cenderung akan pesimis. Layaknya berbicara tentang pendidikan, olahraga, kreativitas, dan teknologi, kesemuanya membuat pandangan langsung menunduk. Padahal dalam sedetik kita searching di mesin mencari internet, akan ditemukan banyak prestasi mengesankan yang diraih oleh pemuda Indonesia dari tahun ke tahun.

Belum lagi 23 pemuda Indonesia yang masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia di tahun 2019 yang sukses membangun ekonomi digital, atau pahlawan olahraga yang mengharumkan bangsa selama Asian Games 2018. Masih banyak alasan agar kita membanggakan pemuda Indonesia dengan prestasinya yang luar biasa. Bahkan jika kita memasukkan Nadiem Makariem dan Ahmad Zaki sebagai pemuda, maka betapa spektakulernya pemuda Indonesia.

Banyak orang mengharapkan masa depan Indonesia gemilang karena surplus demografi yang akan diterima Indonesia di tahun 2030-2040 mendatang. Hampir 64 persen warga negara ini akan berusia produktif  -sebagian besar pemuda- sehingga menjadi sumber tenaga dan pemikiran yang mumpuni untuk membawa bangsa ini ke panggung dunia. Pertanyaannya sekarang apakah pemuda sudah setangguh itu untuk diserahi tanggung jawab yang berat ini?

Jika melihat fakta prestasi pemuda boleh jadi optimisme masih kuat terpegang. Secara akademis, banyak siswa berprestasi dalam kompetisi science, musik, dan olahraga. Di bidang teknis banyak pemuda Indonesia yang berhasil mengembangkan keilmuannya di bidang big data dan analisisnya. Mereka menguasai berbagai pengetahuan yang dapat diandalkan di masa depan. Meskipun jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak ada pemuda berusia di bawah 30 tahun, itu bukan alasan kualitas pemuda Indonesia buruk.

Sebabnya, menteri adalah jabatan yang riskan karena berhubungan dengan birokrasi dan politik sehingga pemuda minim pengalaman dikhawatirkan mengacaukan sistem. Karena itu pemuda harus belajar di luar jalur-jalur mainstream agar kreatifitas, mental kritis, serta jiwa kolaboratifnya terasah. Saat prestasinya sudah teruji, maka boleh bagi pemuda berbangga menjadi menteri sebagaimana Nadiem dan Wishnutama.

Membayangkan Pemuda Masa Depan

Menjadi pemuda di masa sekarang tidak cukup dengan mengandalkan otot untuk berbuat banyak bagi dunia. Otot mungkin berguna bagi pemuda ketika agrikultur dan revolusi industri 2.0 masih mendominasi angkatan kerja Indonesia. Zaman berubah, otot sudah digantikan dengan otak yang bisa mengubah setiap peluang menjadi keuntungan. Tidak perlu membuat produk sendiri untuk bisa berjualan barang dan jasa.

Sekarang, otot dan otak sebagai modal utama pemuda tersebut harus digabung-hubungkan dengan kreatifitas menciptakan peluang serta keluwesan dalam menjalin kerja sama yang saling mendapatkan manfaat. Nama zaman ini adalah ‘industri 4.0’ yang merupakan masa di mana teknologi informasi dan komunikasi mengendalikan segalanya. Ilmu pengetahuan sekarang bergerak menuju ke kolaborasi antar sektor, bukan lagi kompetisi.

Karena itu semua kerja-kerja menuju perubahan harus ditata ulang agar bisa tetap berpartisipasi. Perusahaan sebesar apapun pada akhirnya akan collaps jika enggan memanfaatkan era disrupsi ini. Sebagaimana media massa yang berhenti cetak jika tidak beralih ke konvergensi, maka seperti itulah sebuah pendidikan, kebudayaan, olahraga, science, dan sosial, harus mempertimbangkan disrupsi segala bidang.

Pemuda masa depan adalah pemuda yang sadar pola-pola pendidikan di zamannya dihubungkan dengan karakteristik industri. Ketika masa masih fase industri 3.0, sebuah perusahaan mencukupkan diri dengan otomatisasi mesin-mesin produksi. Lembaga pendidikan mengajarkan pengetahuan menggunakan teknologi semata untuk memudahkan proses pembelajaran. Penguasaan terhadap teknologi penting, tetapi memahami pesan, memodifikasi dan mengarahkan pesan, jauh lebih penting di era industri 4.0.

Maka di revolusi industri 4.0 ini pendidikan harus memanfaatkan internet of things (IoT), artificial intteligent (AI), cloud computing, dan virtual reality (CR) untuk setiap pembelajarannya. Pemuda sebagai pemilik zaman harus menguasai berbagai pengetahuan baru yang berhubungan dengan internet, data, dan algoritma, yang tidak seberapa penting di masa 10 tahun lalu, tetapi menjadi penentu umat manusia di lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Karena itu, ketika Nadiem Makarim dipilih Presiden RI Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, satu hal yang diinginkannya adalah link and match dunia pendidikan dan dunia industri. Jokowi tampaknya memahami dampak industri 4.0 yang sekarang masih susah payah dibangun dalam sistem pendidikan Indonesia. Nadiem tentu memiliki tugas berat untuk mewujudkannya.

Memperingati sumpah pemuda yang ke 91 ini, sebenarnya tanggung jawab besar ada pada pundak pemuda. Selama ini pemuda dipuja-puji sebagai generasi emas yang bisa mengangkat martabat Indonesia, memperbaiki kualitas pendidikan, serta menjadi sumber daya manusia yang unggul. Pemuda harus membantu tugas kementrian dalam mencapai padunya pendidikan dengan industri.

Pemuda yang berusia 16-30 tahun sebagaimana UU No 40 Tahun 2009 sebagian besar masih sekolah dan kuliah di perguruan tinggi. Tanggung jawabnya adalah mempelajari dengan sungguh-sungguh pengetahuan yang bisa diterapkan di masa disrupsi mendatang. Perguruan tinggi yang menaungi sebagian besar pemuda harus menyediakan pembelajaran yang bukan hanya mengakomodasi akademisi mahasiswa, tetapi juga soft skill mereka.

Dengan kolaborasi antar sektor yang saat ini gencar di lakukan beberapa startup buatan pemuda Indonesia, maka optimisme terhadap pemuda di masa depan akan semakin besar. Tantangannya tidak sederhana, tetapi pemuda selalu bisa menemukan solusi yang bisa merevolusi cara bekerjanya agar tetap dapat berkontribusi aktif dalam perkembangan dunia.

Selamat Hari Sumpah Pemuda. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya!. 

Penulis adalah Fathul Qorib., Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Tulisan ini telah dimuat oleh detik pada link : https://news.detik.com/kolom/d-4763871/pemuda-dan-puja-puji-di-era-disrupsi

Read More