Indonesia Memproduksi Tukang, Melanggengkan Kekuasaan

Di banyak negara berkembang, kita sering melihat pembangunan seperti lomba lari. Pemerintah ingin pertumbuhan, ingin inovasi, ingin teknologi tinggi, dan ingin bangga menunjukkan pencapaian di panggung internasional. Dengan angka-angka dan kurva statistik, pameran ini dirasa lebih ilmiah dan tanpa manipulasi. Tentu tidak ada yang salah dengan agenda-agenda tersebut. Namun, ketika ambisi hanya dibangun dari hal-hal yang tampak kasat mata —gedung tinggi, laboratorium canggih, atau angka publikasi—kita lupa bahwa pondasi masyarakat tidak berdiri di atas mesin, kabel, dan kecerdasan buatan. Ia berdiri di atas manusia, pola pikirnya, hubungan sosialnya, dan visi masa depan yang ia bayangkan bersama.

Saya teringat bagaimana John Keating, seorang guru bahasa Inggris sekolah elit dalam Dead Poet Society, mengajarkan siswanya untuk membaca puisi. Bayangkan, sebuah puisi, yang dalam masyarakat modern akan dicemooh sebagai karya imajinasi paling tidak berguna di dunia ini. Saya kutip bagaimana ia mengatakan soal puisi ini:

“We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for,"

Kutipan itu bukan sekadar pujian untuk puisi dan kesenian –dua hal yang mulai hilang dalam kehidupan sosial kita. Ini sebagai pengingat bahwa hidup manusia tidak hanya ditopang oleh hal-hal yang membuat kita “bertahan hidup,” tetapi oleh hal-hal yang membuat hidup “layak dijalani.” Keating menempatkan STEM seperti kedokteran, hukum, teknik, sebagai fondasi biologis dan struktural masyarakat. Tapi puisi, gagasan, refleksi diri, dan imajinasi —yang merupakan inti dari sosial-humaniora adalah ruang di mana manusia menemukan arah, nilai, dan makna keberadaannya. Tanpa itu semua, kemajuan hanya akan melahirkan masyarakat yang sibuk, cepat, dan efisien, tetapi kehilangan inti kemanusiaannya sendiri.

Dan justru karena gagasan semacam ini mengandung daya kritis yang dalam, kita bisa memahami mengapa beberapa tahun terakhir lembaga donor dan penyandang dana internasional, termasuk program prestisius kita LPDP, lebih banyak mengalirkan dananya ke bidang STEM. Pemerintah menyebut prioritas ini sebagai “kebutuhan strategis negara.” Tetapi siapa yang mendefinisikan “strategis”? Jika strategis hanya berarti peningkatan ekonomi (-ekonominya siapa?), maka negara sedang membangun masa depan dengan kacamata sangat sempit. Kita lupa bahwa persoalan bangsa seperti korupsi, birokrasi lamban, media yang bias, ketimpangan dan ketidaksetaraan, adalah persoalan yang tak mungkin disembuhkan oleh teknologi.

Kenapa negara lebih memilih STEM? STEM lebih “terukur.” STEM memiliki output jelas, ada kompetensi yang langsung terserap industri, dan secara politik, bidang ini relatif aman. Tidak ada risiko mahasiswa pulang dengan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kuasa, struktur sosial, atau ketidakadilan politik. Sementara itu, mahasiswa sosial-humaniora yang seharusnya bertugas mengajukan pertanyaan paling penting ini malah sering dipinggirkan. Saya ingin bilang dengan clear meskipun tidak banyak dipahami oleh professor yang menjadi Menteri atau Dirjen Kementrian Pendidikan: keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan kecanggihan teknologinya, tetapi juga kedalaman cara berpikir masyarakatnya.

Pada STEM Modernisme Bernaung

Tentu, tidak ada yang menyangkal bahwa STEM membawa keuntungan besar. Dunia kerja membutuhkan insinyur, programmer, ahli bioteknologi, analis data, dan berbagai profesi baru yang terus muncul. Negara ingin memasuki persaingan global, dan STEM adalah jalur tercepat untuk itu. Setiap teknologi baru dipandang sebagai solusi dari berbagai persoalan: kemacetan dianggap selesai dengan aplikasi transportasi, korupsi diatasi dengan digitalisasi layanan tanpa membenahi mental aparat, dan hoaks dilawan dengan algoritma otomatis seolah masalahnya bukan pada literasi publik yang lemah.

Di mata pemerintah, inilah investasi mudah dijual sebagai bukti kemajuan. Namun di balik semangat itu, kita sebenarnya sedang menyerap logika modernisme: keyakinan bahwa kehidupan sosial dapat diselesaikan melalui standarisasi teknis. Bahwa masalah manusia adalah soal efisiensi, bukan pemaknaan. STEM membuat robot-robot baru berupa manusia yang bekerja tanpa mempertanyakan pekerjaannya, hanya ada pekerjaan selesai, efektif, efisien, menerima gaji, hidup kaya dan bahagia – bahagia yang semu.

Keunggulan STEM juga tampak dari struktur pendanaan pemerintah kita pada bidang penelitian. Pendanaan riset di Indonesia cenderung memberikan hibah penelitian untuk proyek-proyek yang memiliki korelasi aman dengan politik: energi hijau, teknologi pangan, kecerdasan buatan, atau kesehatan digital. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh kebijakan nasional yang menilai hampir semua proposal riset dengan standar Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). Padahal, TKT adalah alat seleksi teknologis buatan NASA untuk menilai kelayakan vendor—bukan instrumen yang dapat menangkap kedalaman analitis riset sosial-humaniora (SSH). Namun, di Indonesia, TKT masih dijadikan salah satu ukuran keberhasilan riset, sehingga SSH dipaksa mengikuti logika yang bukan miliknya.

Akibatnya, penelitian SSH yang sifatnya analitis, semisal analisis isi media atau studi etnografi, sering dinilai “kurang matang” hanya karena tidak menghasilkan prototipe, alat, model teknologi, yang merujuk ke skala TKT itu. Ketimpangan ini juga muncul dalam laporan penggunaan anggaran: penelitian SSH yang sebagian besar dialokasikan untuk membaca dan buku, perjalanan lapangan, transkripsi, waktu berpikir yang panjang dan mendalam, justru kesulitan menyerap anggaran ratusan juta karena tidak ada alat lab yang dibeli. Dan ketika anggaran tidak terserap, kesimpulan yang muncul bukan “laporan SSH tidak cocok dengan format pendanaan STEM”, tetapi “SSH tidak bekerja maksimal karena tidak mampu menyerap anggaran.” Dengan demikian, seluruh mekanisme pendanaan, mulai dari instrumen evaluasi, cara pelaporan, hingga logika output, secara struktural lebih mendukung STEM, sementara SSH harus menyesuaikan diri pada kerangka yang tidak pernah dirancang untuknya.

Pola-pola ini memperlihatkan bias modernism dalam sistem pemerintahan kita: riset dihargai sejauh ia menghasilkan produk, paten, atau alat yang dapat diukur dampaknya. Pengetahuan yang tidak menghasilkan “output teknis” dianggap kurang berguna. Dalam logika modernisme, semua itu mempesona karena dapat distandarkan. Tetapi di balik keteraturan itu, ada bahaya besar: hilangnya kapasitas untuk bertanya, meragukan, dan mengkritik. “Apa gunanya teori?” “apa gunanya membaca novel dan puisi?” atau “untuk apa kajian media massa dan agama?” adalah pertanyaan khas masyarakat teknokratis yang terjebak dalam rasionalitas instrumental – menganggap segala sesuatu bernilai jika efektif, efisien, dan menghasilkan keuntungan.

Dengan logika ini maka STEM menjadi sekutu ideal bagi kekuasaan yang ingin memastikan masyarakat berjalan rapi seperti mesin. Tetapi justru karena itu kita perlu waspada. Ketika satu cara berpikir terlalu dominan, maka cara-cara memahami manusia yang tidak dapat distandarkan perlahan hilang. Nilai, seni, etika, imajinasi, semua dianggap “tidak produktif”. Pada titik itulah modernisme berubah dari sarana kemajuan menjadi instrumen kontrol; dan masyarakat kehilangan ruh kemanusiaannya.

Dan pola itu terus berulang hingga hari ini: Indonesia membangun sistem digital canggih, tetapi warganya makin mudah dimanipulasi; negara menggembar-gemborkan AI, tetapi kedisiplinan publik dan budaya bekerjanya stagnan; universitas memajang robot, tetapi gagal melahirkan warganya yang kritis. Bagi negara berkembang yang manusianya masih belum banyak berpendidikan tinggi yang kritis seperti kita, pesan ini diterima begitu saja, seakan-akan kemajuan hanya datang dari mesin baru, bukan dari transformasi kebudayaan dan penghayatan dalam nilai kemanusiaan.

SSH Menggonggongi Kekuasaan

Berbeda dari STEM yang cenderung jinak di hadapan kekuasaan, sosial-humaniora sering dianggap berisik. Mahasiswanya bertanya “mengapa,” bukan hanya “bagaimana.” Mereka mempertanyakan kebijakan, menelusuri motif kekuasaan, dan menganalisis struktur yang sering ingin disembunyikan negara. Dalam konteks politik yang sensitif, suara-suara seperti ini dianggap mengancam stabilitas. Maka tidak heran apabila riset SSH jarang masuk prioritas pendanaan, karena terlalu mudah membawa publik pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Padahal, negara yang sehat justru membutuhkan pikiran kritis untuk mencegah kesalahan yang sama terus berulang.

Di Indonesia, kita memiliki banyak profesor dan doktor sosial-humaniora, tetapi pengetahuan mereka jarang diwujudkan dalam kebijakan publik. Lihatlah bagaimana administrasi pengurusan KTP dan SIM tetap rumit dan berbelit, yang sengaja dirancang begitu agar warga menyoogok petugas. Dalam logika kekuasaan, kerumitan adalah alat kontrol. Birokrasi yang transparan akan mempersulit praktik korupsi dan nepotisme, maka ia sengaja dibiarkan kusut. Konteks serupa terlihat dalam ekonomi: ribuan sarjana ekonomi dihasilkan setiap tahun, tetapi koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia justru terpuruk. Ekonomi yang terkonsentrasi pada segelintir konglomerat jauh lebih mudah dikendalikan kekuasaan dibanding ekonomi rakyat yang merata. Ilmu ekonomi di kampus berjalan, tetapi arah ekonomi politiknya dikunci oleh kepentingan elite.

Di ranah media, ironi itu semakin gamblang. Jurusan komunikasi dan jurnalistik meluluskan ribuan mahasiswa setiap tahun, tetapi kualitas media justru jatuh dalam kubangan sensasi, hoaks, dan pemberitaan murahan yang menonjolkan konflik tanpa kedalaman investigasi. Bukan karena akademisinya tak mampu, bukan karena jurnalisnya tumpul nalarnya, melainkan karena ruang redaksi dikendalikan oleh pemilik modal yang bersekongkol dengan kekuasaan. Jurnalisme investigatif dibungkam bukan melalui sensor langsung, tetapi melalui logika rating, ancaman finansial, dan tekanan halus. Banyak jurnalis idealis akhirnya memilih antara “tunduk atau hengkang,” dan ini adalah kekalahan kolektif rakyat Indonesia. Lebih aneh lagi, jika ada jurnalis dan akademisi yang kritis pada kekuasaan, masyarakat malah menuduh mereka sebagai golongan sakit hati yang kalah pemilihan.

Puncak dari seluruh kekacauan ini adalah pembungkaman terhadap tradisi pemikiran kiri yang telah terjadi puluhan tahun lalu. Sejarah Orde Baru mengajarkan bagaimana seluruh perspektif kritis dibasmi habis-habisan. Trauma itu masih hidup hingga hari ini, menjalari setiap warga yang apatis dan aparat yang tidak populis. Kita kehilangan pisau analisis paling tajam untuk membaca ketimpangan, relasi modal-kekuasaan, dan struktur korupsi yang mengakar. Akibatnya, ketika kita membahas korupsi, kita hanya mengejar “oknum,” bukan sistem yang melahirkan peluang korupsi. Ketika membahas ketimpangan, kita hanya mengukur angka, bukan relasi kuasa. Tanpa tradisi kritis, bangsa ini seperti dokter yang takut menyentuh penyakit pasien; hanya memberi vitamin, tidak pernah melakukan operasi.

Karena itu, banyak riset sosial-humaniora berbenturan dengan kepentingan politik. Penelitian tentang ketimpangan bisa menyinggung korporasi besar; penelitian tentang media bisa membongkar kolusi pemilik modal; penelitian kebijakan publik dapat memperlihatkan kegagalan pemerintah. Akibatnya, akademisi terjebak antara kebutuhan untuk kritis dan risiko dibungkam. Banyak dari mereka akhirnya memilih topik “aman” agar dapat terus memperoleh hibah, beasiswa, atau akses penelitian. Dalam lanskap seperti ini, negara tidak perlu mengeluarkan statemen “jangan kritis”, cukup dengan berkata “masa depan ada di STEM,” “STEM adalah jalan keluar dari kemiskinan”, dan masyarakat akan mengikuti demi jaminan beasiswa, pekerjaan, dan status sosial di kemudian hari.

Dampak jangka panjang dari melemahnya SSH jauh lebih serius. Ketika disiplin ini dikesampingkan, kita kehilangan generasi pemikir yang mampu menyusun arah bangsa, membangun etika publik, mengawasi kekuasaan, dan merumuskan visi jangka panjang yang manusiawi. Kita bisa saja memiliki ribuan insinyur, programmer, ahli AI, tetapi hanya sedikit yang mampu menjawab pertanyaan mendasar: untuk siapa teknologi dibangun? Kepentingan siapa yang dilayani? Keadilan macam apa yang ingin kita tegakkan? Masa depan bangsa tidak ditentukan oleh kecanggihan mesin semata, tetapi oleh kemampuan kita memahami manusia dan merancang kehidupan bersama yang terbuka dan adil.

Dan di sinilah akar persoalan kita hari ini. Bukan pada dualisme STEM–SSH, tetapi pada keengganan kekuasaan menata fondasi sosialnya. Para pemegang kuasa nyaman dengan masyarakat yang tidak kritis, birokrasi yang ruwet, media yang patuh, dan warga yang sibuk mengejar sensasi. Saya tidak menolak STEM. Yang saya tolak adalah pembangunan teknologi di atas tanah yang korup. Saya menolak agenda-agenda yang tampak mencengangkan dan bersinar di masa depan tapi yang sesungguhnya yang terjadi adalah politisi berternak cara membangun kekayaan diri sendiri. Saya menolak mereka membangun wacana STEM vs SSH sehingga kekuasaan mereka terasa mutlak dan tidak akan pernah digugat oleh rakyatnya.

Tulisan ini telah terbit di kumparan:

https://kumparan.com/fathul-qorib-1736187483120931617/ketika-stem-diunggulkan-dan-sosial-humaniora-terdesak-ke-jurang-26Gdv3HLm4A